Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengungkap cara membedakan peserta aksi dengan pihak yang diduga sebagai provokator dalam demonstrasi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh.
Menurut Kapolresta, identifikasi terhadap provokator dilakukan dengan melihat perilaku dan tindakan yang muncul di lapangan selama aksi berlangsung.
“Cara membedakan provokator itu tergantung melihat perilaku atau perbuatan yang akan terjadi di lapangan,” kata KBP Andi Kirana di sela-sela aksi unjuk rasa, Senin, 11 Mei 2026.
Ia mengatakan, kepolisian telah menyiapkan tim yang disebar di sejumlah titik untuk memantau situasi selama massa aksi bertahan di kawasan Kantor Gubernur Aceh.
“Kami sedang mempersiapkan juga tim yang sudah menyebar dan melihat dan memantau kalau memang ada terjadi hal-hal yang sifatnya provokatif,” katanya.
Selain aparat, kata Kapolresta, perwakilan aliansi mahasiswa juga ikut dilibatkan untuk mengantisipasi adanya penyusup yang mencoba memancing kericuhan.
“Dari rekan-rekan juga, perwakilan dari lembaga tadi, sembilan orang itu juga akan menjamin dan mereka juga akan melakukan penangkapan atau pengeksposan apabila terjadi provokator di aliansi mahasiswa,” ujarnya.
Ia menyebutkan pihaknya menyiagakan 904 personel untuk mengantisipasi potensi provokator dalam aksi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh.
Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan massa aksi yang sepakat menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
“Tadi bersama dengan sembilan perwakilan dari aliansi mahasiswa, mereka menyanggupi untuk bekerja sama, saling menjaga juga. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada malam ini di halaman Kantor Gubernur,” kata KBP Andi Kirana.
Menurutnya, massa aksi juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi tindakan anarkis maupun kerusakan di lokasi demonstrasi.
“Mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang dilakukan oleh rekan yang lain,” katanya.
Kata Kapolresta Banda Aceh, sikap tersebut menjadi pertimbangan pihak kepolisian memberikan kesempatan kepada massa untuk tetap bertahan di kawasan Kantor Gubernur Aceh.
“Saya anggap mampu menjadi dasar bagi saya untuk memberikan kesempatan mereka menunggu sampai dengan ada pertemuan antara aliansi mahasiswa dan bapak gubernur,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa massa berharap kepada kepolisian untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem. Namun, menurutnya Mualem saat ini sedang tidak berada di tempat.
“Harapan mereka juga kalau bisa memang memfasilitasi untuk bertemu dengan Pak Gubernur. Namun karena situasi dan lain hal, pimpinan daerah saat ini tidak ada di tempat,” katanya.
Terkait potensi penyusup dan provokator, Ia menegaskan aparat telah menyiapkan tim khusus untuk memantau situasi di lapangan.
Ia menambahkan, sembilan perwakilan aliansi mahasiswa juga berkomitmen membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memprovokasi aksi.
“Dari rekan-rekan perwakilan lembaga tadi juga akan menjamin dan mereka juga akan melakukan penangkapan atau pengeksposan apabila terjadi provokator di aliansi mahasiswa,” katanya.
Belum ada komentar untuk artikel ini.